sistem akuntansi pemerintah adalah. 05/2011 pasal 1, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan. sistem akuntansi pemerintah adalah

3 Sistem Akuntansi untuk Distributor. 3 Abdul Halim (2002:143) 2 Tujuan Akuntansi. Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam mengelola anggaran yang dimiliki ( public finance ). Britannica mendefinisikannya sebagai seperangkat komponen yang terintegrasi dalam rangka mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemrosesan data. Dalam Akuntansi Keuangan Daerah Sistem Akuntansi bagi Pemda sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu tolok ukur penerapan sistem akuntansi yang baik adalah opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keuangan Berbasis Akrual Informasi. menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI A. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA A. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pendapatan- LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 5. 012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. docx. • Dalam suatu sistem akuntansi pemerintah, tugas pemerintah adalah berorientasi kepada pelayanan publik bukan pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintahan tidak ditemukan laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang brekaitan dengannya. 2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut: Menurut Indra Bastian (2010:138) tujuan Standar Akuntansi. Akuntansi Pemerintah dengan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan dalam penelitian ini menggunakan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel pemoderasi. 1. (Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 1). Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik. B. “Sistem akuntansi adalah suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan -catatan yang dibuat untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan. com - Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Prosedur Akuntansi Selain Kas 2. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda. cadangan pada SKPD mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) beban dan belanja. 000 Kas di Bendahara Pengeluaran - Kendaraan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Mahsun, dkk, 2007. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. Sistem akuntansi adalah jenis akuntansi yang menjalankan kegiatan dengan cara pencatatan akuntansi agar efektif dan efisien. Udahuluan frujuan 11, Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimar. Bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan ini mendasari timbulnya standar pelaporan. terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan. Pengertian lain dari sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasi (Mulyadi, 2014: 3). Yang pertama perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah adalah dari sisi laporan dalam jurnal. 5. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 2. Sedangkan untuk sistem dan prosedur akan diatur oleh masing-masing pemerintah (pemerintah pusat oleh Departemen Keuangan dan pemerintah daerah oleh masing-masing pemerintah daerah dengan arahan dari Departemen Dalam Negeri). 171/PMK. Baca juga: Pengertian Akuntansi Perbankan, Prinsip, dan Manfaatnya 1. SiAP adalah subsistem akuntansi BUN yang mencatat transaksi penerimaa dan pengeluaran pemerintah dari sisi Bendahara Umum Negara. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok. Desain sistem akuntansi adalah langkah-langkah yang dilakukan untukSISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang. 3. Akuntansi Kewajiban e. 1 1. Kompasiana adalah platform blog. 2. Pengertian Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Instansi atas transaksi pendapata;n, belanja, beban, aset, kewajiban, ·. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca). Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan yang dibuat untuk negara. Sistem Akuntansi Anggaran b. sistem pemerintahan. 4. 6. Apa Itu Sistem Akuntansi. Akuntansi Belanja dan Beban c. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan. Akuntan pemerintah di setiap negara itu cukup berbeda, tergantung dari standar akuntansi masing-masing negara. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal. 11. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. “Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan. 1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP) PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH PUSAT Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2014. Walikota Bandung tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang. Konsep Dasar Akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas dan basis akrual. Namun sebagai gantinya pada. SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. , CA. Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian . Cek it out ! TOC / Daftar Isi. 5. Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Standar akuntansi pemerintahan adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. SA-BUN terdiri dari beberapa. 1. Untuk pemilik usaha yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, sistem double-entry akan tampak seperti. sistem akuntansi. Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Standar akuntansi pemerintahan adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. 230/PMK. 5. Menurut Kustadi Arinta, Akuntansi Pemerintah adalah sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan Negara (public finance), dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintah. 2 dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai 3 berikut: 4 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:. 3. Pada sistem pencatatan ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, yaitu transaksi yang. Penerapan Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat (SAPP) adalah. Kata kunci: sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, basis akuntansi, laporan keuangan, sistem akuntansiPermenkeu 225/PMK. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah8. 59/PMK. 1. 2 Bachtiar Arif dkk (2002:3) 1. lingkungan pemerintah pusat adalah: 1. Dokumen ini mencakup aspek-aspek seperti akuntansi, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan. Laporan keuangan. Berdasarkan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual yang diterbitkan Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (2014), pencatatan akuntansi persediaan pemerintahan menggunakan 2 metode akuntansi berikut ini diantaranya: a. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah rangkaian. Pasal 32 (1) UU No. 10. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Siregar, 2015). 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam siklus akuntansi pemerintah terdapat 4 tahapan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Hal lain yang menentukan kualitas dari laporan keuangan pemerintah menurut peneliti adalah sistem pengendalian intern. 1. Sub SAPP: SA-BUN (Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara) merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari. Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja. Dalam PP 71/2010 lampiran I, PSAP 01 menyatakan bahwa “Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2002: 12). Akuntansi pemerintahan bias menggunakan lebih dari satu jenis dana 4. Salah satu yang membedakan pembukuan dan akuntansi adalah dalam penggunaan sistem pencatatan. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan. 28. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Di dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 1. Panduan Teknis Edisi 31 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi pedoman dan tata cara pengelolaan keuangan negara yang berlaku bagi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah: 1. BAB VII SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN A. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur untuk menyusun laporan keuangan. Pasal 23 UUD 1945 tentang keuangan 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. Sebagai Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. UMUM 1. Dasar hukum Akuntansi Pemerintah Pusat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. a. Akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun yang menjadi masalah adalah tidak semua masyarakat mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. 01. 231/PMK. Sistem akuntansi di lingkungan pemerintah pusat diatur. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam. SISTEM AKUNTANSI KAS SETARA KAS SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS. Pembagian Fungsi. Sesuai dengan amanat amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 19 TAHUN 2014 TANGGAL: : 30 MEI 2014 SISTEM AKUNTANSI NOMOR 15 LAPORAN KONSOLIDASIAN. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Lbij3kan Akuntansi Pemerintah Daerah. Definisi. A. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasiSistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. Dasar hukum Permenkeu 22 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas tidak disusun dari Sistem Akuntansi SKPD melainkan oleh Sistem Akuntansi PPKD yang melaksanakan fungsi BUD dengan menyusun laporan dari arus kas masuk dan arus kas keluar bruto. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat . Menurut Keputusan Menteri Keuangan ini, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik. 2 Pengertian Sistem. Jenis ini dapat mengatur. UMUM. sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah Mulyadi (2001:163) mengatakanSistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Mahsun, dkk,. Sistem Akuntansi Pelaporan 2. SOAL PILIHAN GANDA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. 2. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah). Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018:84) bahwa:. SISTEM AKUNTANSI. Menurut Rasdianto (2013:6) Sistem akuntansi lembagan keuangan pemerintahan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama satu periode. J. Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan22. SIKLUS AKUNTANSI. Sebenarnya sistem akuntansi pemerintahan ini tidak jauh. Sulut. Menurut Mulyadi (2013:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh. Dalam akuntansi dikenal adanya dua basis yaitu basis kas dan basis akrual. Mapel : Praktikum Akuntansi Lembaga Pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki beberapa tujuan, berikut penjelasan masing-masing tujuan tersebut: 1. 3 Contoh Sistem Akuntansi. *) 1. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur baik secara manual maupun otomatis, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi. Sistem adalah suatu rangkaian yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendahuluan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1 ) berwujud, (2 ) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3 ) biaya. 1 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Sistem memiliki peran penting dalam perusahaan atau pemerintahan. 1. 71, LN. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). Dari rangkuman itu bisa dikatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan atas pengeluaran dan pendapatan pemerintah di daerah hingga pusat untuk menyusun laporan keuangan. SIMULASI AKUNTANSI SKPD Berikut adalah neraca awal dari SKPD Tentram dari Pemerintah Kota Gemah Ripah : Pemerintah Kota Gemah ripah SKPD Tentram NERACA Per 1 Januari 2015 Aktiva Pasiva Kas di Bendahara Penerimaan - Ekuitas 5. Transaksi yang sudah dianalisis akan dicatat secara beruntut pada buku jurnal. SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP A. Si. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pendahuluan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005.