jelaskan piutang pajak pemerintah daerah kabupaten atau kota. 23. jelaskan piutang pajak pemerintah daerah kabupaten atau kota

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaga teknis daerah kabupaten atau kota. 1. 5 Jenis Pajak Provinsi di Indonesia. PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Keberadaan dan besarnya piutang telah pasti secara hukum ketika KPKNL menerima penyerahan piutang macet tersebut. Jumlah tersebut meningkat 9. Pembiayaan bersama. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasmayang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke daerah. 000. Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak. 3. Pajak. Kelompok belanja transfer menurut jenis belanja yang terdiri dari: a) belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; b) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pemerintah kota/kabupaten penghasil PBB tersebut akan mendapatkan jatah sebesar 64,8 persen. Posted by Amir Hidayatulloh, S. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD: Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat Ketetapan Retribusi Daerah; Bukti Memorial; Dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi adalah salah satu sumber pembiayaan daerah selain pajak. 000. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,. 28. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 14); 22. Pemerintah Kabupaten Banyumas. a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Halaman ini telah diakses 428 kali FILE-FILE PERATURAN. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH. Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. “ Pertama, tingkat rata-rata. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah . Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume 1. Berdasarkan UU PDRD, tarif pajak kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: Tarif pajak tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan Lain-Lain yang Sah, meliputi: 1) Pendapatan Hibah; 2) Pendapatan Dana Darurat; 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota; 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya; 5) Dana Penyesuaian; danTATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,. 1. Pajak daerah tersebut berlaku pada provinsi serta kabupaten/kota. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 2014. A. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, rumus yang digunakan untuk menghitung besaran Dana Alokasi Umum (DAU) adalah: DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan. Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 1. Piutang dari pungutan pendapatan daerah, antara lain: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi Daerah; dan 3) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Penting bagi kita untuk mengetahui dan. Memahami Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. iv Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengarah: Luky Alfirman, Bhimantara Widyajala Penyunting: Lily Kuntratih, Matheus Agus Kristianto, Fadliya, Bonatua Mangaraja Sinaga, Kindy Rinaldy Syahrir Penulis: Triana Kusuma Dewi, Rita Wahyuningsih, Samodra Heni Setyawan, Hery Soekoco, Sukma Wahyudin, Guruh Panca Nugraha,. 2) Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaianSedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. com ABSTRACT Pasal 14 UU HKPD mengatur DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh Pasal 21, serta PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang PajakDi pemda ada satuan kerja yang bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 992. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai. Salah satu jenis pajak daerah yang masih terus diupayakan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian dari PAD di. a. dihadapi Pemerintah Daerah Kota Batu. b. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT, Menimbang : a. JDIH Marves – Dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal dan memperbarui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena dinilai perlu untuk disesuaikan. com - Indonesia memiliki total 514 kabupaten dan kota dengan rincian jumlah yaitu 416 kabupaten dan 98 kota. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah. Selasa, 20 Desember 2022 | 17:00 WIB. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. bahwa untuk mendukung kelancaran penanganan dampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta peringatan Hari Jadi Kabupaten Gresik ke-535 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik ke-48, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif penghapusan denda piutang Ketentuan Pembayaran Pajak Daerah. Badrul Muhammad 11 Oktober 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Pertama, bersifat pajak dan bukan retribusi. Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat – Dalam SAP Basis Akrual, Pendapatan dikategorikan menjadi dua, yaitu Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO. 3. Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan. RETRIBUSI DAERAH. TENTANG. (BPKD) atau pada banyak pemerintah daerah berupa Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (Dalam Rupiah) No Ref I 1. belanja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan dan wewenang penuh bagi pemerintah daerah untuk mengatur,. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 sebagai berikut: 1) Untuk nilai objek sama dengan atau diatas Rp. 000. KOMPAS. [1] Pada dasarnya, kontribusi wajib ke daerah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. REGULASI MEKANISME PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH norma-normappkn8ekelompok5. Satuan kerja ini sempat menggunakan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebelum akhirnya menggunakan nama Bapenda sebagai pelaksanaan. marketing@pajakku. 1. • Hubungan keuangan antar pemerintahan daerah, meliputi: 1. Pemerintah Daerah dan Inovasi Penanganan Pandemi. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. a. Subjek. Lebih lanjut, dalam UU HKPD juga diatur bahwa DBH yang bersumber dari PBB ditetapkan 90 persen dengan rincian 18 persen untuk provinsi dan 72 persen untuk kabupaten atau kota bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan sembilan. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). 1. Maksud dan tujuan penghapusan piutang pajak daerah, adalah : a. Pada pasal 1 angka 7 Undang-undang tersebut menyebutkan definisi Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pendahuluan Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Published on June 6, 2019. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan. Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Retribusi Perizinan Tertentu. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 2011. Adapun definisi dari kedua kategori pendapatan diatas adalah sebagai berikut:yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon; 3. com, JAKARTA — Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( HKPD) berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda. IV. Dimana: Celah Fiskal = Bobot CF x DAU Seluruh Kab/Kota ; DAU Seluruh Kab/Kota = 90% x (26% x. Pajak yang dikelola pemerintah dalam hal ini Direktorat. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan. Nomenklatur Piutang Daerah termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 11 PENDAPATAN-LODIAKUI DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 12 KEBIJAKAN PENDAPATAN-LO. Kepala Divisi Politik Malang Corruption Watch (MCW) (jatimnow. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 35 K/L sebesar Rp 1,25 triliun dan piutang pada 18 K/L sebesar Rp 3,31 triliun belum sesuai ketentuan. Kedua, objek terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan hanya melayani di wilayah tersebut. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun periode, yaitu 2015-2019. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 1. 8. Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah ini antara lain: a. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA SELATAN, Menimbang : a. 700. Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota selanjutnya adalah pajak parkir. 2. com I. Pasal 32. Piutang terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mencapai Rp84 miliar. Daerah. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. ” Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan adalah: 1. Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di. Di Indonesia, pemerintahan daerah diatur dengan UU No. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah. Table 1. ” Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurutnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, setidaknya terdapat enam permasalahan. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari: pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. 16. Piutang Pendapatan 1. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. 594. kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau. bangunan,Iuran kebersihan,, Retribusi parkir, Retribusi galian. 23. 1 Mei. c. COM - BENGKALIS - Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan sulit mencapai target seiring pelemahan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, turunnya harga minyak, dan tekanan ekonomi. Kali ini, kita akan mengenal pajak daerah jenis-jenisnya. 520. Baca Juga: Tax Payer Community Goes to School, Buka Lapangan Kerja dengan Kemampuan Akuntansi dan Perpajakan. Pajak provinsi dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah kabupaten atau kota. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi. Piutang Daerah (1) adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat. Adapun tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Pajak ini merupakan pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH jakarta. Dalam dunia perpajakan, kita mengenal dua istilah populer yaitu utang pajak dan piutang pajak. bahwa untuk melaksanakan Pasal 93 Peraturan Daerah. 06/2022, produk Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) dibuat oleh. Mengingat : 1. Adapun kisi-kisi penyusunan soal ini terdiri dari beberapa materi pokok, antara lain : 1) persamaan dasar akuntansi, 2) Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo, 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 4) Praktikum laporan keuangan pemerintah daerah. DEFINISI - 1 Peraturan Pemerintah No. Di Indonesia, terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. Pasal 3 (1) Jenis Pajak provinsi yang. Mengacu pada Undang-Undang No. Pajak ini digunakan untuk. Piutang dari pungutan pendapatan daerah, antara lain: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi Daerah; dan 3) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 11: 30-41. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17 Tahun 2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut: • Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 2. Mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak pemerintah (daerah) terdiri dari pajak provinsi dan pajak. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. 2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui. KOMPAS. perundang-undanganperpajakan daerah. Kemudian, piutang berasal dari pajak hotel yang senilai Rp2,3 miliar, serta pajak restoran Rp1,72 miliar. Hal ini dapat mengakibatkan piutang pajak pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Contoh dinas daerah, yaitu dinas pendapatan, dinas pendidikan dan pengajaran, dinas kesehatan, serta dinas pariwisata, seni, dan budaya. com Kriteria Pajak Daerah. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Pemungutan PBB-P2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa kriteria agar dapat disebut sebagai pajak daerah (Anggoro, 2017). Yogyakarta: UPPSTIM YKPN. PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 2 g. 2) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. DBH PBB dan PPh dibagi kepada. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Berbagai kegelisahan sejak pandemi Covid-19 tak elak bermunculan. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Selanjutnya atas realisasi pendapatan pada Pemerintah 8 Pusat, persentase tertentu menjadi hak pemerintah daerah, baik provinsi maupun 9 kabupaten dan kota.